Suarajurnalis.com — Opini Oleh: Menase Ugedi Degei, Sekertaris (Exco) Partai Buruh Papua Tengah. Timika Papua Tengah Demokrasi tidak boleh berbelok dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan uang. Ketika modal menentukan arah politik, ketika akses kekuasaan hanya berputar di kelompok yang itu-itu saja, dan ketika politik dinasti makin menguat, rakyat perlahan kehilangan tempatnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Partai Buruh menolak demokrasi yang dibajak oligarki. Prinsip “daulat rakyat” tidak boleh diganti menjadi “daulat tuan, daulat uang, dan daulat dinasti.” Kamis 13 Agustus 2026
Kekuasaan bukan milik segelintir orang. Jabatan politik bukan warisan keluarga. Kebijakan negara juga bukan barang dagangan yang bisa dibeli oleh pemilik modal terbesar.
Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyat adalah sumber utama legitimasi konstitusi dan kekuasaan negara. Karena itu demokrasi tidak cukup hadir 5 tahun sekali di bilik suara.
Demokrasi harus hidup setiap hari: saat buruh mendapat kerja dan upah layak, petani mendapat perlindungan, pendidikan dan kesehatan terjangkau, dan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Negara ini bukan milik oligarki. Bukan milik dinasti. Bukan milik mereka yang punya uang paling banyak. Negara ini milik rakyat.
Daulat rakyat, bukan daulat uang
Kalau modal yang menentukan politik, kalau kekuasaan hanya muter di lingkaran yang sama, kalau jabatan jadi warisan keluarga… maka rakyat akan kehilangan kedaulatannya.
Partai Buruh menolak itu.
Kekuasaan bukan milik segelintir orang. Kebijakan bukan barang yang bisa dibeli.
Demokrasi bukan cuma soal pemilu 5 tahun sekali. Demokrasi nyata adalah saat buruh dapat upah layak, petani terlindungi, sekolah dan rumah sakit bisa dijangkau semua orang.
Negara ini milik rakyat.
Demokrasi harus dijaga agar tetap berpihak pada kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan uang. Dominasi modal dalam politik, tertutupnya akses kekuasaan, dan menguatnya politik dinasti berpotensi menggerus posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Partai Buruh menegaskan penolakan terhadap demokrasi yang dibajak kepentingan oligarki. Jabatan publik bukanlah warisan. Kebijakan negara tidak boleh dipengaruhi oleh besarnya modal.
Kedaulatan rakyat menuntut demokrasi yang substantif. Artinya demokrasi harus diukur dari kondisi nyata: pemenuhan kerja layak, perlindungan petani, akses pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Negara adalah milik rakyat. Dengan demikian prinsip yang harus ditegakkan adalah daulat rakyat, bukan daulat uang.
Perwarta: Jeri P. Degei
