Sorong, Papua Barat Daya, Suarajurnalis.com — Jumaat 14 Agustus 2026, Kepada Seluruh Rakyat Papua, Khususnya Wilayah Sorong Raya,”Thema: Papua Zona Daurat Militer dan Krisis Kemanusiaan”
Waktu dan tempat aksi, Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2026, Titik Kumpul, Lampu Merah Elin, Kota Sorong.
I. LATAR BELAKANG.
Pada 15 Agustus 1962 ditandatangani Perjanjian New York Agreement di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara Pemerintah Indonesia dan Belanda, dengan fasilitasi Amerika Serikat melalui Ellsworth Bunker “Rencana Bunker”.
Berdasarkan perjanjian tersebut, wilayah Papua diserahkan ke dalam kedaulatan NKRI dan disahkan melalui “Resolusi PBB No. 1752”.
Selama 64 tahun, rakyat Papua terus mengalami krisis kemanusiaan: perampasan tanah adat, pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM. Data terakhir mencatat 124.932 pengungsi Orang Asli Papua dan penempatan 27.404 personel gabungan militer di wilayah Papua.
Peristiwa terbaru: Pada Jumat, 14 Agustus 2026 di Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, 3 orang warga sipil ditembak oleh aparat militer Indonesia.
II. TUNTUTAN
Dalam aksi ini KNPB Wilayah Sorong Raya bersama KNPB Wilayah Maybrat menyampaikan tuntutan:
1. Mendesak Sekjen PBB untuk mencabut Resolusi PBB No. 1752 yang mengesahkan New York Agreement 15 Agustus 1962.
2. Menolak UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
3. Memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri melalui Referendum bagi rakyat Papua Barat.
III. ATURAN DAN ETIKA AKSI DAMAI
Demi menjaga keamanan dan marwah aksi, kami tetapkan:
1. Dilarang keras mengonsumsi minuman beralkohol selama aksi berlangsung.
2. Dilarang keras membawa senjata tajam. Kecuali atribut adat seperti koteka, panah, dan sejenisnya.
3. Dilarang keras membawa konvoi kendaraan dan atribut Bendera Bintang Kejora.
4. Menjaga ketertiban, keamanan, dan nama baik bersama.
Catatan: Setiap pelanggaran terhadap poin di atas bukan tanggung jawab panitia dan akan diserahkan kepada pihak berwajib.
IV. AJAKAN
Kami menghimbau seluruh elemen masyarakat: Tokoh Agama, Pemuda, Masyarakat Adat, Tokoh Perempuan, Abang Ojek, Nelayan, dan seluruh rakyat yang peduli kemanusiaan di wilayah Sorong Raya untuk mengambil bagian dalam aksi damai ini.
Aksi ini adalah aksi damai, bermartabat, dan atas nama kemanusiaan, Hormat Kami. Pengurus Wilayah KNPB Sorong Raya, Ketua Kelarce Fees.
Sumber Informasi: Humas KNPB Wilayah Sorong Raya.
Penulis: Jeri P. Degei
