Nusantara Indo News.com .Manado-Sulut,Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara yang akan digelar pada 27 November 2024, Kapolda Sulawesi Utara Irjen. Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., menggelar pertemuan dengan Dewan Manguni Minahasa di Markas Polda Sulut pada Rabu (30/10/2024). Pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakapolda Brigjen. Pol. Drs. Bahagia Dachi, S.H., M.H., ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan organisasi masyarakat adat dalam menjaga stabilitas wilayah serta menindak tegas tindakan korupsi, judi online, dan kegiatan ilegal lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Dewan Manguni yang dipimpin oleh Tonaas Pdt. Wangko Hanny Pantouw bersama Panglima Andy Rompas dan perwakilan ormas lainnya menyampaikan komitmen mereka untuk mendukung keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada. Pertemuan awal dimulai di ruang Wakapolda, di mana para pimpinan ormas adat mengutarakan beberapa isu yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk peningkatan pelayanan dari Polri.
Brigjen. Pol. Bahagia Dachi menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan jika menemukan anggota Polri yang tidak menjalankan tugas dengan baik atau terlibat dalam kegiatan ilegal. Polda Sulut, tegasnya, berkomitmen menindak tegas anggota yang lamban dalam menangani laporan masyarakat, terutama terkait dugaan korupsi dan tindak kriminal lainnya. “Kami akan mencabut status penyidik anggota yang tidak profesional dalam menjalankan tugas,” ujarnya, sembari menunjukkan empat berkas laporan masyarakat di Polres Bitung yang kini mendapat atensi khusus Polda Sulut.
Selanjutnya, dalam diskusi bersama Kapolda Irjen. Pol. Roycke Harry Langie, para pemimpin Dewan Manguni mengemukakan keresahan masyarakat terkait pemeriksaan terhadap seorang pimpinan organisasi keagamaan yang ditangani oleh Polda Sulut. Situasi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan spekulasi menjelang Pilkada. Tonaas Pantouw dan Panglima Rompas mengusulkan agar pemeriksaan ini ditunda demi mencegah isu politisasi yang dapat mengganggu keamanan.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sulut menegaskan bahwa pemeriksaan merupakan bagian dari program pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari kerja. Menunda pemeriksaan, lanjut Kapolda, justru akan memperlambat upaya pemberantasan korupsi yang telah menjadi agenda nasional. “Kami melaksanakan penegakan hukum tanpa melihat afiliasi tertentu. Masyarakat diimbau agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga kerukunan,” tegas Kapolda.
Di akhir pertemuan, Kapolda mengajak Dewan Manguni turut berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan suasana damai selama Pilkada. “Mari kita bergandengan tangan menjaga keamanan dan ketertiban di Sulawesi Utara, terutama menjelang Pilkada ini,” tuturnya.
Acara tersebut ditutup dengan sesi foto bersama, menandakan sinergi antara Polri dan ormas adat dalam menjaga keamanan daerah. Komitmen untuk memberantas korupsi, judi online, dan kegiatan ilegal disepakati sebagai upaya bersama untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan kondusif.
Jurnalis: Nando
